ANGGARAN DASAR
IKATAN PETANI PHT INDONESIA
MUKADIMAH
Program Pengendalian Hama Terpadu (PHT) melalui Sekolah Lapang (SL) merupakan kenyataan sejarah dan gerakan dalam upaya pelestarian ekosistem menuju pertanian mandiri yang berkelanjutan.
Kondisi petani selalu pada posisi yang lemah dengan berbagai tekanan dan tantangan sehingga mendorong keinginan para petani PHT untuk tampil berjuang menegakan hak, harkat, dan martabat Petani Indonesia.
Berkat Rahmat Allah SWT dan atas dorongan yang kuat untuk menyelesaikan persoalannya, maka petani PHT dari 11 (Sebelas) Provinsi bersepakat dalam Musyawarah Nasional (Munas) pada tanggal 20 Juli 1999 di Yogyakarta membentuk sebuah organisasi jaringan dengan nama IKATAN PETANI PENGENDALIAN HAMA TERPADU INDONESIA (IPPHTI).
IPPHTI dibangun melalui proses pendidikan kritis, belajar dari pengalaman, pemberdayaan petani, partisipatoris, pendidikan orang dewasa dengan mengedepankan rasa persatuan dan kesatuan bangsa, hak asasi manusia, pengabdian yang tulus ikhlas, kebersamaan dan kerja keras dalam rangka mencapai kesejahteraan Petani Indonesia menerapkan prinsip PHT.
Sebagai pedoman, arah, serta aturan dasar dalam menjalankan dan mengembangkan IPPHTI, maka disusunlah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
BAB I
NAMA, KEDUDUKAN, LOGO, DAN MARS
Pasal 1
Nama dan kedudukan
- Organisasi ini bernama Ikatan Petani Pengendalian Hama terpadu
- Sekretariat IPPHTI Nasional dapat berada di Ibu Kota Negara atau Kota-Kota lain di wilayah Negara Kesatuan Republik
Pasal 2
- Logo IPPHTI berbentuk jaring laba-laba dengan latar belakang Wilayah Negara Kesatuan Republik
- Makna yang terkandung dalam logo IPPHTI adalah melambangkan pembaharuan masyarakat petani
- Penjelasan terhadap logo IPPHTI tertera dalam Anggaran Rumah Tangga.
Pasal 3
Mars Ikatan Petani PHT Indonesia adalah Mars IPPHTI
BAB II
AZAS, SIFAT, DAN IDENTITAS
Pasal 4
Azas
Ikatan Petani PHT Indonesia berazaskan Pancasila dan UUD 1945
Pasal 5
Sifat
Ikatan Petani PHT Indonesia adalah organisasi petani PHT yang bersifat terbuka dan menjungjung tinggi kebersamaan serta berpihak pada kebenaran dan idependen.
Pasal 6
Identitas
Identitas organisasi ini adalah menjungjung tinggi moral agama, kemanusiaan, serta berwawasan ramah lingkungan, meliputi 10 nilai yaitu : Demokrasi, Kebersamaan, Idependen, Berwawasan lingkungan secara menyeluruh, Transparan, Tanggung jawab, Kejujuran, Keadilan, Disiplin, dan Keteladanan.
BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 7
Maksud
IPPHTI dibentuk sebagai wadah petani dalam upaya memberdayakan peran dan fungsi petani dengan prinsip PHT sebagai berikut :
- Mengamati, menganalisa, mengungkapkan, menyimpulkan, dan menerapkan
- Kelestarian lingkungan (Ekosistem)
- Mewujudkan kondisi (Budaya, perilaku, pengambilan keputusan) yang sehat.
- Petani ahli PHT (Petani sebagai subyek).
Pasal 8
Tujuan
- Memperjuangkan dan melindungi hak-hak petani.
- Meningkatkan kesejahteraan yang berkeadilan bagi petani.
- Meningkatkan kualitas sumber daya petani.
- Mewujudkan Petani Indonesia yang mandiri dan berwawasan luas dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.
BAB IV
KEANGGOTAAN
Pasal 9
Anggota IPPHTI terdiri dari petani alumni SLPHT dan petani yang melaksanakan prinsip PHT.
BAB V
PERANGKAT ORGANISASI
Pasal 10
Perangkat organisasi terdiri atas Badan Pengurus, Bamus, dan Kelompok Basis.
- Badan Pengurus berbentuk Koordinator terdiri :
1.1. Koordinator Umum
1.2. Koordinator-Koordinator
1.3. Koordinator Bidang
- Badan Musyawarah (Bamus)
Berbentuk koordinator bersifat fungsional terdiri dari :
2.1. Koordinator
2.2. Anggota
- Kelompok Basis
Kelompok Basis adalah jaringan terdepan dari jaringan IPPHTI yaitu kelompok tani yang melakukan aksi secara langsung dan mempunyai kepengurusan.
Pasal 11
Fungsi dan Peran Pengurus, Bamus, dan Kelompok Basis.
- Fungsi dan Peran Badan Pengurus
1.1. Merencanakan program kerja.
1.2. Melaksanakan program kerja yang telah mendapat pengesahan Bamus.
1.3. Pengambil kebijakan.
1.4. Melakukan usaha-usaha untuk menumbuhkembangkan organisasi.
1.5. Koordinator Umum :
Mengkoordinir seluruh kegiatan baik kedalam maupun keluar untuk dan atas nama organisasi serta bertanggung jawab pada Munas, Musda, Muskab, dan Muscam sesuai level jaringan
1.6. Koordinator-Koordinator : Bertugas sesuai dengan kebutuhan masing-masing jaringan
1.7. Masing-masing koordinator bertanggung jawab kepada Koordinator Umum.
1.8. Koordinator Umum bertanggungjawab pada musyawarah dimasing-masing jaringan (Munas, Musda, Muskab, Muscam)
- Fungsi dan Peran bamus
2.1. Menampung dan menyampaikan aspirasi anggota.
2.2. Mengesahkan program.
2.3. Memonitoring dan mengevaluasi program.
2.4. memberikan sangsi kepada pengurus yang melanggar AD/ART.
- Fungsi dan Peran Kelompok Basis.
Pengurus bersama-sama kelompok, mengkoordinir dan menjalankan aksi dilapangan.
Pasal 12
Kriteria Pengurus, Bamus, dan kelompok Basis
- Kriteria Pengurus
1.1. Berketuhanan Yang Maha Esa.
1.2. Alumni SLPHT dan petani yang melakukan prinsip PHT.
1.3. Tidak merangkap jabatan penting dalam organisasi tani lain dan bukan PNS.
1.4. Sehat jasmani rohani, loyal, dan berdedikasi tinggi.
1.5. Memiliki Kelompok Basis.
1.6. Pengurus Provinsi dan seterusnya diatur dalam ART masing-masing
- Kriteria Bamus
2.1. Memiliki wawasan luas dan berpengetahuan luas dalam organisasi jaringan IPPHTI.
2.2. Anggota Bamus tidak boleh merangkap Pengurus.
2.3. Alumni SLPHT dan petani yang melakukan prinsip PHT.
2.4. Setiap 1 s/d 10 Kabupaten 1 anggota Bamus
Setiap 11 s/d 20 Kabupaten 2 anggota Bamus
Setiap 20 s/d 30 Kabupaten 3 anggota Bamus dan seterusnya
- Kriteria Kelompok basis
3.1. Mempunyai basis alumni SLPHT atau telah melakukan prinsip PHT.
3.2. Ada aksi nyata/kegiatan nyata.
3.3. Mempunyai lahan, baik itu lahan sendiri maupun lahan sewa.
BAB VI
FORUM ORGANISASI
Pasal 13
- Forum tertinggi organisasi
1.1. Musyawarah Nasional
1.2. Musyawarah Daerah
1.3. Musyawarah Kabupaten
1.4. Musyawarah Kecamatan
- Forum tinggi organisasi
2.1. Rapat Kerja Nasional
2.2. Rapat Kerja Provinsi
2.3. Rapat Kerja Kabupaten
2.4. Rapat Kerja Kecamatan
- Forum Lainnya
3.1 Rapat-rapat
BAB VII
MEKANISME PERMUSYAWARATAN
Pasal 14
Mekanisme permusyawaratan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga
BAB VIII
MASA JABATAN
Pasal 15
Masa jabatan Pengurus dan Bamus
- Masa jabatan pengurus adalah 5 tahun.
- Masa jabatan bamus adalah 5 tahun
- Masa bakti pengurus dan Bamus dapat dipilih kembali selama 2 (Dua) periode di level jaringan yang sama
BAB IX
KUORUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN
Pasal 16
Kuorum dan pengambilan keputusan diatur lebih lanjut dalam anggaran rumah tangga
BAB X
HAK SUARA DAN HAK BICARA
Pasal 17
Hak suara dan hak bicara diatur dalam anggaran rumah tangga
BAB XI
KEUANGAN ORGANISASI
Pasal 18
Sumber keuangan organisasi terdiri dari :
- Uang iuran anggota
- Usaha, sumbangan, dan infak
- Hibah dan wasiat
- Sumber-sumber lain yang dianggap halal dan tidak mengikat.
BAB XII
PENGESAHAN ANGGARAN DASAR
Pasal 19
Anggaran Dasar untuk pertama kali dirumuskan pada tanggal 3 Nopember 1999 dalam Mukernas di Brebes, selanjutnya disempurnakan dan disahkan pada tanggal 23 September 2002 dalam Munas II IPPHTI.
BAB XIII
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
Pasal 20
Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dirubah pada Musyarawah Nasional
BAB XIV
PEMBUBARAN ORGANISASI
Pasal 21
1. Organisasi hanya dapat dibubarkan oleh keputusan Musyawarah Nasional atau musyawarah Nasional Luar Biasa yang khusus didakan untuk itu.
2. Munas atau Munaslub dinyatakan syah apabila dihadiri dan disyahkan 2/3 dari Badan Musyawarah pada setiap tingatan/level dan disetujui oleh 2/3 suara yang hadir.
3. apabila terjadi pembubaran organisasi, maka seluruh harta benda milik organisasi diputuskan dalam Munas tersebut.
BAB XV
PERATURAN TAMBAHAN
Pasal 22
- Anggaran dasar dan anggaran Rumah Tangga adalah merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya.
- Pengurus dapat melakukan pengambilan keputusan yang bersifat teknis dalam rangka kelancaran jalannya kegiatan organisasi yang mengacu AD/ART.
- Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah tangga.
BAB XVI
PENUTUP
Pasal 23
- Ketentuan-ketentuan lain yang belum tercakup dalam Anggaran Dasar dan anggaran Rumah Tangga akan diatur lebih lanjut oleh Bamus sepanjang tidak bertentangan dengan AD/ART.
- Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di
ANGGARAN RUMAH TANGGA
BAB I
KEANGGOTAN
Pasal 1
Yang diterima menjadi anggota IPPHTI adalah petani alumni SLPHT dan petani yang telah melaksanakan prinsip-prinsip PHT.
Pasal 2
Setiap anggota IPPHTI mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam organisasi untuk dipilih dan memilih, mengeluarkan pendapat dan membela diri.
Pasal 3
Keanggotaan IPPHTI berakhir apabila :
- Meninggal dunia.
- Berhenti atas permintaan sendiri.
- Diberhentikan karena melanggar AD/ART dan peraturan organisasi lainnya.
Pasal 4
- Setiap anggota IPPHTI memiliki kartu anggota yang ditandatangani oleh pengurus kabupaten.
- Kartu anggota tidak berlaku apabila yang bersangkutan berhenti atau diberhentikan.
Pasal 5
Sangsi Keanggotaan
Sangsi keanggotaan dapat diberikan apabila :
- Melakukan tindakan yang tidak terpuji yang dapat merusak citra dan nama baik organisasi.
- Melanggar AD/ART dan peraturan IPPHTI Kab. Indramayu lainnya.
Pasal 6
Bentuk-Bentuk Sangsi
- Teguran lisan maupun tertulis
- Diberhentikan sementara
- Diberhentikan dari keanggotaan.
Pasal 7
Mekanisme Pemberian sangsi
Teguran lisan maupun tertulis; diberhentikan sementara; diberhentikan dari keanggotaan dilakukan oleh pengurus berdasarkan persetujuan Bamus.
Pasal 8
Mekanisme Pembelaan Diri
Pembelaan diri atas sangsi keanggotaan diajukan pada waktu rapat Bamus.
Pasal 9
Simpatisan
Simpatisan adalah mereka yang berjasa, peduli dan mendukung terhadap maksud dan tujuan organisasi tetapi belum menjadi anggota.
BAB II
PERANGKAT ORGANISASI
Pasal 10
Sangsi Pengurus
- Teguran lisan maupun tertulis.
- Diberhentikan sementara.
- Diberhentikan dari kepengurusan.
Pasal 11
Mekanisme Sangsi
- Sangsi pengurus dilakukan oleh Bamus berdasarkan hasil rapat musyawarah.
- Pemberhentian Koordinator Umum hanya bisa dilaukan melalui musyawarah luar biasa.
Pasal 12
Mekanisme Pembelaan Diri
Pembelaan diri atas sangsi pengurus dilakukan dan diajukan pada waktu rapat Bamus.
Pasal 13
Penggantian antar waktu
Penggantian Pengurus atau Bamus dilakukan apabila terjadi kekosongan dan pelaksanaannya melalui rapat Bamus serta disahkan oleh Bamus.
Pasal 14
Sekretaris, Bendahara serta Koordinator Bidang
Sekretaris, Bendahara dan Koordinator Bidang sebagai pembantu tugas koordinator Umum.
BAB III
FORUM ORGANISASI
Pasal 15
Muskab dan Muscam
- Muskab dan Muscam dilakukan selambat-lambatnya 5 tahun sekali.
- Pemilihan dan penyusunan pengurus lengkap dilaksanakan pada Muskab dan Muscam.
- Pemilihan Pengurus dan bamus dilakukan secara demokrasi.
Pasal 16
Rakerkab dan Rakercam dan rapat-rapat lainnya dilakukan sesuai kebutuhan.
BAB IV
HAK SUARA, HAK BICARA, dan FORUM PENGAMBIL KEPUTUSAN
Pasal 17
Hak Suara dan Hak Bicara
- Setiap anggota mempunyai hak suara dalam Muskab, Muscam, Rakerkab, Rakercam, dan rapat-rapat
- Setiap anggota mempunyai hak dipilih dan memilih.
- Setiap anggota mempunyai hak untuk bicara untuk menyampaikan pendapat.
Pasal 18
Forum dan Kuorum Pengambilan Keputusan
- Forum pengambilan keputusan dinyatakan sah apabila dihadiri oleh 2/3 dari jumlah yang diundang.
- Kuorum pengambilan keputusan dinyatakan sah apabila disetujui oleh 2/3 dari jumlah yang hadir.
BAB V
Mars dan Logo IPPHTI
Pasal 19
Mars IPPHTI
IPPHTI
Siap berjuang sukseskan PHT
Racunpun hilang
Lingkungan nyaman
Petanipun senang
Ekosistem budaya tani
Lestari lingkungan
Petani bangga
Swasembada
Rakyat adil makmur
Sukseskan s’lalu PHT
Janganlah mundur petani
Jangan hiraukan rintangan
Terus berjuang
Pantanglah mundur
IPPHTI
Kita pasti menang, pasti menang
Pastilah menang
Pasti.......... menang
Pasti.......... lah menang
PHT.....Jos !! IPPHTI jalan terus.....!!
Pasal 20
Logo IPPHTI Kabupaten Indramayu
Penjelasan logo :
- Jaring laba-laba melambangkan jaringan yang saling menguatkan antara satu simpul (Kelompok) dengan simpul (Kelompok) yang lain, jaring laba-lba kuat karena ada saling menguatkan diantara satu simpul dengan simpul yang lain dan pada jaring laba-laba tidak ada yang menguasai/mendominasi (Prinsip kesamaan hak dan kesempatan, kerjasama, tidak ada atasan dan bawahan, saling menguatkan diantara satu dengan yang lainnya) berkat jaring yang saling menguatkan walaupun kelihatan lembek/rapuh tapi pada kenyataannya dapat menangkap hama yang bisa merusak tanaman disawah.
- Bulatan hitam pada jaring jaring laba-laba melambangkan simpul-simpul/kelompok-kelompok yang akan menguatkan satu dengan yang lainnya.
- Gambar pulau-pulau melambangkan adanya jaringan dipulau Jawa, Sumatera, Bali, NTB, dan menyusul Kalimantan.
- Tulisan ”IPPHTI Indramayu” adalah nama jaringan IPPHTI Kabupaten Indramayu.
